Suarakitorangnews.-Tim Negosiasi
Pemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM), Teguh Pamuji melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua
Lukas Enembe di Jayapura pada Kamis (9/3).
Pertemuan tersebut untuk membahas kelanjutan
negosiasi antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI).
"Pertemuan ini secara umum menjelaskan
kebijakan pemerintah yang tetap konsisten dengan kebijakan hilirisasi mineral.
Pemerintah juga tetap ingin menjaga agar kegiatan sosial dan ekonomi di Papua
saat ini tetap berjalan kondusif," ujar Teguh lewat siaran pers, Kamis (9/3).
Pemerintah telah memberikan Izin Usaha
Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PTFI tertanggal 10 Februari 2017. Pemerintah
juga telah menerbitkan rekomendasi ekspor PT FI pada 17 Februari 2017. Direktur
Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Bambang Gatot Aryono, yang ikut dalam
rapat tersebut menyatakan, saat ini pemerintah terus menyelesaikan hal-hal yang
terkait stabilisasi investasi.
“Namun demikian, apabila setelah 6 bulan PTFI
tidak bisa menerima IUPK, silakan kembali ke Kontrak Karya (KK), tapi tidak
bisa ekspor konsentrat,” kata Bambang.
Sikap pemerintah ini mendapat dukungan dari
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan seluruh lapisan masyarakat Papua. “Kami
dukung kebijakan Pemerintah Pusat,” kata Gubernur Lukas.
Pemerintah Provinsi Papua juga meminta agar
diikutkan dalam pembahasan masa depan operasi PTFI dan aspirasi yang telah
disampaikan kepada pemerintah tetap diupayakan. Menanggapi hal tersebut,
Direktur Jenderal Minerba menjelaskan bahwa aspirasi tersebut sebagian besar
telah diakomodasi dalam progres negosiasi yang dilaksanakan pemerintah.
Turut hadir Ketua
DPRD Provinsi Papua mewakili masyarakat Papua.
Author and editor : Lipensius Tabuni.-
Publish : Suara Kitorang News.-
Komentar
Posting Komentar