Partai Politik Australia Serukan Pelanggaran HAM Di Papua Hanyalah Kabar Bohong

Suarakitorangnews.com.- Isue Pelanggaran HAM yang terjadi di papua kini bukan lagi menjadi urusan nasional, melainkan telah menjadi urusan Internasioanal.

Isu Papua terus diinternasionalisasikan oleh sekelompok orang yang mengtasnamakan diri aktivis pro kemerdekaan Papua didalam negeri maupun diluar negeri.

Partai Politik Autralia mempunyai catatan tersendiri bagi pelanggaran HAM di papua. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh partai politik Australia itu, menjelaskan bahwa, pelanggaran HAM di papua hanyalah sebuah scenario yang dilakukan oleh sekelompok orang yang anti pembangunan di papua dengan membentuk macam-macam organisasi sebagai jembatan dalam melakukan aksi-aksi yang tidak berperikemanusiaan di papua.

Dari hasil survei ditemukan organisasi-organisasi pro kemerdekaan papua itu tidak mempunyai ijin dari pemerintah setempat (Indonesia) namun masih saja tetap melakukan aksinya. Organisasi itu antara lain, TPN, OPM, KNPB, WPIA, NRFPB, ULMWP, IPWP dan masih banyak lagi organisasi lainya.

Partai politik Australia menyeruhkan agar sekelompok orang yang berjuang untuk memisahkan diri dari Indonesia melalui jalur pelanggaran HAM yang tidak ada kebenaranya itu, mestinya harus menghargai pemerintah Indonesia dan juga harus berterimah kasih kepada pemerintah Indonesia karena sejak pulau papua masuk dalam bingkai negara kesatuan republic Indonesia, papua telah banyak mengalami perubahan dalam segala aspek. Dan yang lebih terpenting lagi adalah sejak papua dijajah oleh belanda (Netherlands), yang melepaskan papua dari penjajahan belanda adalah Indonesia.

Parti politik Australia juga menjelaskan bahwa, kasus pelanggaran HAM dipapua seperti yang publikasikan oleh media-media pada situs dan website serta blog adalah sebuah pembohongan pada masyarakat public. Dikarenakan hasil survei dari partai terbesar di Australia itu tidak menemukan pelanggaran HAM di papua namun berita-berita dan foto-foto yang tersebar terkait dengan pelanggaran HAM di papua hanyalah sebuah scenario aktivis papua merdeka yang dimainkan untuk mendukung perjuangan papua merdeka.

Hasil survei juga menemukan adanya foto-foto yang diedit sebegitu rupa dan di upload ke media seakan-akan adalah asli. Dan yang disayangkan lagi adalah di upload secara berulang-ulang seakan-akan itu adalah hal yang baru padahal sudah di upload beberapa tahun lalu. (The survey results also found the photographs in such a way edited and uploaded to the media as if it was genuine. And the unfortunate thing is uploaded again repeatedly as if it was a novelty when it was uploaded a few years ago).

Partai Politik Austalia setelah mempublikasikan hasil surveinya pada media tentang tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi di papua, sempat mendapat kritik dari executive officer Katolik Komisi Keadilan dan Perdamaian. Peter Arndt mengatakan bahwa pemerintah Australia secara berturut-turut telah mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia di papua (http://www.abc.net.au/news/2016-06-20/australia's-political-parties-accused-of-double/7524974). Namun pernyataan tersebut kembali dibantah oleh partai politik australia bahwa, yang dikatakanya adalah hal yang benar-benar terjadi di papua. Sesungguhnya yang terjadi dipapua adalah kebohongan dari kelompok pro papua merdeka kepada rakyat papua dan rakyat dunia (What really happens in Papua is the lie of the pro-independence Papua to the people of Papua and the people of the world).