Masyarakat Papua Tolak ULMWP dan Keberadaan KNPB di Tanah Papua

Suarakitorangnews.- Masyarakat Papua sebenarnya sudah muak melihat tingkah laku jaringan separatis yaitu KNPB (Komite nasional Papua Barat). Hal ini dikarenakan bila menjelang 1 Desember mereka sudah mulai berulah meminta sumbangan dengan paksa kepada masyarakat dan gereja dengan alasan untuk doa bersama memperingati kemerdekaan Papua.

Beberapa orang berkelompok mendatangi warga secara diam-diam dan mengancam meminta sumbangan. Awalnya dengan janji angin surga selangkah lagi Papua merdeka, kalau tidak diberikan senjata tajam dan sebagainya yang keluar untuk mengancam supaya memberikan uang.

Ini berulang terus terjadi, masyarakat sudah tidak percaya kepada kelompok KNPB ini yang hanya memeras masyarakat. Namun apa daya kalau ancaman datang daripada kena sabet parang, biayanya lebih mahal dan sakitnya tidak karuan maka dengan terpaksa mengeluarkan uang.

Sisa-sisa KNPB melakukan rapat konsolidasi untuk mendapatkan dana untuk doa bersama acara 1 Desember nanti para koordinator agar tidak takut dilaporkan dan ditangkap oleh aparat karena sudah menjadi resiko untuk mendapatkan dana.

KNPB juga akan berulah menggertak bahwa pihaknya akan mencatat dan menandai orang Papua yang tidak mau memberikan sumbangan untuk 1 Desember nanti.

Prinsipnya sebenarnya masyarakat Papua sudah menolak keberadaan KNPB yang mementingkan kelompoknya seperti contoh KNPB akan demo pada tanggal 15 Juni 2016 ternyata ditolak oleh Elias Ayakeding, Kepala Polisi Negara Federal Papua Barat di Cafe Prima Garden, Ale-Ale, Abepura-Sentani, Papua.

Kepala Polisi Negara Federal Papua Barat Elias Ayakeding menghimbau kepada seluruh masayarakat Papua, khususnya di Jayapura agar tidak melakukan aksi demo.

Eliaspun menghimbau kepada seluruh masayarakat Papua untuk menjaga tanah Papua tetap damai, baik dari KNPB, atau kelompok manapun, agar tetap selalu menghargai dan saling menghormati ketertiban.

Elias juga menjelaskan Presiden NRFPB telah menolak jaringan OPM  diluar negri yaitu ULMWP. Saat Edison Waromi sebagai Perdana Menteri NRFPB ikut mendeklarasikan ULMWP. Namun kemudian NRFPB menarik diri dari ULMWP dan tidak setuju, hal diperkuat oleh pernyataan Forkorus Yaboisembut sebagai Presiden NRFPB menolak ULMWP.